MENYOAL KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPR RI DALAM STATUS CUTI KAMPANYE

Dalam beberapa bulan kedepan, bangsa ini akan diramaikan dengan pesta demokrasi yang akan menarik perhatian publik dan tentunya akan ramai diberitakan melalui media masa, baik cetak maupun elektronik. Pesta demokrasi dalam hal ini adalah pilkada serentak yang akan dilakukan hampir diseluruh daerah negara Indonesia. Saat ini masih berlangsung masa kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon untuk menarik simpatik masyarakat agar dapat memilih mereka sebagai Kepala Daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa, salah satu syarat pasangan calon kepala daerah  dapat diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Tidak jarang apabila calon kepala daerah merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), ataupun Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di daerah  salah satu partai politik pengusung. Tidak jarang juga, salah satu calon kepala daerah mempunyai hubungan darah dengan Ketua DPW dan DPD salah satu partai politik pengusung. Sebagai contoh, salah satu Calon Bupati di Sulawesi Tenggara, yaitu calon Bupati yang daerahnya berada di daratan Muna, tepatnya daratan Muna bagian Barat. Salah satu calon kepala daerah tersebut, mempunyai hubungan darah dengan salah satu ketua Dewan Pimpinan Daerah salah satu partai pengusungnya yang sekaligus merupakan anggota DPR RI dapil Sulawesi Tenggara. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah salah satu partai pengusung yang sekaligus merupakan kerabat dekat salah satu calon kepala daerah, suatu hal yang wajar apabila turun secara langsung mengkapanyekan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik dipimpinnya, yang katanya beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan kerja dalam waktu yang bersamaan dengan masa kampanye calon kepala daerah . Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah diperbolehkan bila seorang Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang sekaligus sebagai anggota DPR RI turun langsung mengkapanyekan salah satu calon Kepala Daerah ?  dan apakah diperboleh anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja yang bertepatan dengan masa kampanye salah satu calon kepala daerah?

Keikut Sertaan Anggota DPR RI Dalam Kampanye Calon Kepala Daerah

DPR RI adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, konsekuensi logisnya bahwa anggota DPR RI harus berasal dari partai politik. Selain memiliki tanggung jawab kepada konstituennya, anggota DPR RI juga memiliki tanggung jawab kepada partai politiknya diantaranya mengkampanyekan salah satu calon kepala daerah yang diusung partai politiknya. Namun, dalam hal mengkampanyekan salah satu Calon Kepala Daerah, anggota DPR RI harus dalam status cuti sebagai anggota DPR RI, sehingga dengan demikian kapasitasnya dalam melakukan kampanye sebagai anggota parta Politik bukan sebagai Anggota DPR RI. Hal demikian diatur secara eksplisit dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pasal 61 ayat (1) PKPU mengatakan bahwa

“Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.”

 Selanjutnya ayat (3) mengatakan bahwa

“Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.”

Kunjungan Kerja Angoota DPR RI Dalam Masa Cuti

Anggota DPR RI memiliki 3 fungsi yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk  menjalankan ke 3 fungsi tersebut diatas, salah satu bentuknya adalah dengan melakukan kunjungan langsung kepada konstituennya untuk menampung aspirasi-aspirasi sekaligus bertanggung jawab secara langsung kepada  masyarakat. Kunjungan tersebut dinamakan kunjungan kerja. Dalam Tata Tertib DPR RI kunjungan kerja diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu kunjungan kerja dalam masa reses dan kunjungan kerja di luar masa reses.  Kunjungan kerja dalam masa reses dilakukan 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun sidang. Sedangkan kunjungan kerja diluar masa reses  dilakukan paling sedikit 1 (satu)  kali dalam 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam satu (1) tahun, dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari. Dengan demikian, dalam melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI, segala bentuk kegiatan yang dilakukan dibiayai oleh Negara.

Secara Harfiah Cuti (dari bahasa Hindi chutti) atau perlop (dari bahasa Belanda verlof) adalah ketidakhadiran sementara, misalnya dari tugas angkatan bersenjata. Dalam kasus itu, cuti adalah liburan. Di beberapa negara Persemakmuran (seperti Australia dan Selandia Baru), cuti adalah kepentingan karyawan yang dikenal sebagai cuti dinas panjang. Perlop bisa berarti bagian program PHK. Perlop bisa berarti pemberhentian jangka panjang di perusahaan kereta api. Cuti kadang-kadang tidak sukarela karena kondisi pekerjaan. Dalam kasus ini, cuti disebut pula pemberhentian sementara. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cuti berarti meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa seseorang dalam keadaan cuti, dalam waktu tertentu terlepas dari pekerjaan yang melekat pada dirinya. Terlepas dalam artian dalam waktu tertentu seseorang tidak dapat melaksanakan kewenangan atas jabatan yang melekat pada dirinya sebelumnya. Menyikapi persoalan anggota DPR RI yang statusnya cuti kampanye, namun melakukan kunjungan kerja, hal tersebut patut di duga sebagai sebuah pelanggaran. Karena seorang anggota DPR RI yang statusnya cuti kampanye, tidak boleh melaksanakan kewenangannya sebagai anggota DPR RI, dimana segala bentuk kegiatan dibiayai oleh negara. Apalagi bila anggota DPR RI tersebut menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon di wilayah kewenangannya, sehingga anggota DPR RI yang melakukan kunjungan kerja dalam status cuti kampanye, patut diduga menyalahgunakan kewenangan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan  melanggar kode etik anggota DPR RI dan ketentuan perundang-undangan yang sanksinya cukup berat.

Apa Penyalahgunaan kewewenang itu ?

Dalam hukum administrasi, Jean Rivero dan Waline menguraikan pengertian “penyalahgunaan kewenangan”ke dalam 3 (tiga) bentuk,   yaitu : Pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan, kedua, Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain, dan ketiga ,penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 mengatakan bahwa

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Melihat pengertian penyalahgunaan kewewenang sebagaimana yang telah diuraikan diatas,penulis berpendapat bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan seorang pejabat negara yang karena kedudukannya menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapat keuntungan secara pribadi, kelompok atau golongan yang merugikan keuangan negara. Dan  Perlu diidentifikasi sebenarnya siapa saja pejabat negara itu?.

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara^. Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah , Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc, Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan wakil gubernur, Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan Menurut Bagir Manan salah satu ahli Hukum Tata Negara Indonesia, pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga Negara yang merupakan Alat Kelengkapan Negara beserta derivatifnya, berupa lembaga negara pendukung. Sebaga contoh Pejabat Negara, adalah anggrota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-Pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka seorang anggota DPR RI merupakan seorang pejabat negara yang dimana dikategorikan sebagai salah satu subyek yang bisa menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, seorang anggota DPR RI tidak boleh menggunakan kewenangannya dalam hal menguntungkan kepentingan kelompok ataupun golongan,, termasuk dalam hal ini kepentingan Partai Politik, hal demikian merupakan perilaku koruptif yang dapat diancam dengan pidana.

Read More

Kemungkinan Amandemen Kelima Terus Dipertimbangkan

Kelebihan dan kekurangan UUD 1945 terus dikaji. Wacana amandemen kelima pun terus menguat meski diakui sulit untuk dilakukan dalam waktu dekat.

Berbagai kekecewaan masyarakat terhadap praktek bernegara di Indonesia terus mengemuka. UUD 1945 dinilai sebagai salah satu sumber permasalahannya. Kajian terhadapnya pun terus dilakukan.

Menurut Syamsuddin Haris, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UUD 1945 hasil amandemen keempat masih memiliki banyak kekurangan karena sifatnya masih tambal sulam, proses amandemen yang hanya terjebak pada kepentingan jangka pendek, perubahan tidak sistematik dan tidak terpola, serta kualitas dan substansinya tidak koheren dan inkonsisten.

Namun demikian, Syamsuddin menolak jika berbagai kelemahan pada UUD 1945 hasil amandemen dijadikan alasan untuk kembali ke UUD 1945 asli. Karena format politik dan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 yang asli membuka peluang sangat besar bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden yang berkuasa, ujar Syamsuddin di sebuah acara diskusi di Jakarta, Kamis (1/2).

Untuk itu, pilihan yang tepat menurut Syamsuddin adalah dilakukannya amandemen kelima. Menurutnya, amandemen tersebut mutlak diperlukan agar bangunan sistem politik dan pemerintahan lebih efektif, stabil dan juga produktif sehingga semakin mendekatkan bangsa pada cita-cita demokrasi secara substansial, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Apabila amandemen kelima dipandang tidak tepat untuk desain perubahan yang bersifat jangka pendek, maka agenda tersebut menurut Syamsuddin dapat dijadikan agenda jangka panjang atau menengah.

Syamsuddin juga menyadari bahwa untuk menuju ke amandemen bukanlah sesuatu yang mudah mengingat anggota DPD yang bersikeras melakukan, amandemen, belum mencapai syarat minimum sepertiga anggota MPR sebagaimana dinayatakan di Pasal 37 Uud 1945, sehingga belum bisa mengusulkan amandemen. Demikian pula, sikap partai politik saat ini menurut Syamsuddin belum sepenuhnya terbuka terhadap isu amandemen.

Kemungkinan amandemen kelima menurut anggota DPR dari Komisi II, Sayuti Asshatri harus terus dibuka mengingat konstitusi merupakan buatan manusia yang belum tentu sempurna. Konstitusi yang bagus itu yang terbuka untuk perubahan, cetusnya.

Agar tidak terjadi spekulasi terus menerus di masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan ekses negatif, Sayuti.... mengingatkan agar semua pihak menetapkan kepastian waktu kapan akan dilakukannya amandemen kelima.

Menurut Sayuti, sebenarnya amandemen UUD 1945 masalah ekslusif untuk pakar Hukum Tata Negara tetapi untuk semua golongan masyarakat. Itu kesalahan mendasar. Baru jadi masalah Hukum Tata Negara kalau sudah jadi pandangan hidup bangsa dan jadi hukum positif, tandasnya.

Politisi PDIP Firman Jaya Daeli, mengingatkan agar ada konsensus nasional terlebih dahulu mengenai batasan amandemen, sebelum dilakukan amandemen kelima nantinya. Menurut dia, amandemen baru bisa dilaksanakan bila konsolidasi demokrasi sudah kuat, sistem pemerintahan sudah efektif dan sistem presidensiil telah mantap. Semua itu sepertinya belum tampak, ujar Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM PDI P tersebut.

Beberapa Isu Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Untuk Amandemen Kelima

Kedudukan DPD yang belum efektif

Sistem cheks and Balences antar lembaga negara yang masih kacau

Kebingungan mengenai kedudukan MPR

Menjamurnya Komisi-Komisi dan Lembaga Negara

Format pemerintahan daerah yang belum bagus

Format, sistematika, koherensi,dan konsistensi UUD 1945 yang masih kacau

Bentuk Negara Kesatuan yang belum berhasil mewujudkan kesejahteraan

Poin penting diingatkan oleh Asisten Hakim Konstitusi, Taufiqurohman Syahuri, bahwa wacana amandemen seringkali tidak pro rakyat karena hanya menyangkut perubahan kewenangan lembaga negara, pembagian kekuasaan serta isu lain yang lebih banyak menyentuh elit. Rakyat jadi antipati dengan perubahan kalau begitu, ujarnya.

( Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16151/kemungkinan-amandemen-kelima-terus-dipertimbangkan )

Read More

PENGUKUHAN ANGGOTA BARU KPS ANGKATAN KE-VII

Pada tanggal 19 Mei yang lalu telah dilaksanakan kegiatan pengukuhan anggota baru KPS FH-UHO, butuh waktu cukup lama bagi anggota baru dari awal mendaftar masuk ke KPS FH-UHO sampai ke tahap pengukuhan, mereka telah melewati beberapa tahapan mulai dari seleksi berkas administrasi, wawancara, serta latihan kepemimpinan dan akhirnya mereka sah sebagai anggota KPS FH-UHO. 

Semoga adik-adik yang telah dikukuhkan dan telah sah menjadi anggota KPS FH-UHO dapat berorganisasi dengan baik, mengharumkan nama organisasi dan tetap menjaga tali silahturrahmi antar sesama anggota dan juga kepada senior-senior KPS serta tak lupa juga kepada para dosen-dosen yang senantiasa membantu dan mendukung setiap kegiatan KPS FH-UHO. KPS JAYA SELALU!

berikut sedikit dokumentasi setelah kegiatan.

Read More

KPS GOES TO SCHOOL

KPS GOES TO SCHOOL adalah agenda kegiatan dari Divisi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dalam kegiatan ini KPS FH-UHO melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan bagaimana narkoba dilihat dari kacamata hukum yang dilaksanakan di SMAN 10 Kendari.

KPS FH-UHO melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba karena saat ini bisa kita lihat sendiri bahwa peredaran narkoba di kalangan remaja sudah sangat memperihatinkan, dengan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba dan sanksi hukum apa saja yang dapat dikenakan terhadap penyalahgunaan narkoba diharapkan semoga para remaja khususnya siswa/i di SMAN 10 Kendari dapat menghindari diri dari yang namanya Narkoba. 

bagaimanapun juga jangan sampai kita terjerat dengan yang namanya Narkoba, karena naroba bukan hanya merusak diri kita tapi juga merusak kehidupan kita. sekali lagi SAY NO TO DRUGS!!!

berikut sedikit dokumentasinya.

Read More

ALHAMDULILLAH, KITA BISA!

Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (KPS FH-UHO) mengucapkan selamat kepada kawan-kawan Delegasi KPS FH-UHO yang telah mengharumkan nama Universitas dan terkhusus Fakultas Hukum UHO karena telah meraih JUARA II pada kegiatan GEBYAR KONSTITUSI 2016 di Universiras Hasanuddin, Makassar dan menyabet penghargaan MAJELIS HAKIM TERBAIK, KUASA PEMOHON TERBAIK, TERMOHON (PEMERINTAH dan DPR) TERBAIK, Serta AHLI TERBAIK.

Semoga Prestasi ini bisa menghasilkan prestasi-prestasi selanjutnya Aamiin. KPS JAYA SELALU!!!

 Berikut sedikit dokumentasinya :

 

Read More

Tahap Wawancara Open Recruitmnet Anggota Baru KPS FH-UHO

Sabtu, 19 Maret 2016 pagi hingga siang hari tadi. Alhamdulillah telah dilaksanakan tahapan ketiga dalam proses Open Recruitment Anggota Baru Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. 

tahapan ketiga ini adalah tahap seleksi wawancara oleh Dosen-Dosen Fakultas Hukum UHO dan juga oleh Senior Alumni, Senior Demisioner dan beberapa Pengurus Komunitas Peradilan Semu FH.UHO.

materi wawancara yang ditanyakan juga beragam, tidak hanya penguasaan mengenai materi ilmu hukum, juga materi seputar organisasi dan tak kalah penting tujuan masuk menjadi anggota Komunitas Peradilan Semu FH.UHO.

jumlah peserta yang mengikuti tahap seleksi wawancara kurang lebih sekitar 45 orang. jumlah yang cukup besar dari apa yang panitia harapkan. adik-adik yang mengikuti tahapan wawancara juga begitu antusias mengikuti kegiatan terbukti sejak dimulai hingga selesai mereka tetap semangat dan harap-harap cemas dengan hasil dari wawancara tadi..

terakhir salam hangat dari kakak-kakak dan teman-teman panitia semoga ditahapan seleksi berikutnya masih tetap semangat dan komitmen dengan tujuan awal kalian.......

Salamm Mooters...!!!

berikut sedikit dokumentasinya.

Read More

TAHAP UJIAN TERTULIS OPEN RECRUITMENT KPS FH-UHO

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Salam Mooters!!!

Setelah pengumuman peserta yang lolos seleksi berkas pada Open Recruitment KPS Fakultas Hukum Universitas Haluoleo akhirnya kemarin telah berlangsung tahap ujian tertulis yang bertempat di Lab. Komputer Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, tentunya materi dalam ujian tertulis berasal dari mata kuliah dasar di Fakultas Hukum Universitas Haluoleo untuk menjadi tolak ukur calon peserta KPS FH UHO secara akademik yang diharapkan kedepannya ketika mereka telah resmi bergabung sebagai anggota KPS FH UHO mereka dapat menyeimbangkan antara kuliah dan berorganisasi. dan setelah pengumuman peserta yang lolos seleksi ujian tertulis maka selanjutnya akan dilaksanakan sesi Wawancara di waktu yang telah ditentukan dan semoga tahap selanjutnya berlangsung lancar.

Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh 

Salam Mooters!!! 

#KPS FH UHO Solidaritas Untuk Kemajuan

berikut ini adalah dokumentasi  pada saat ujian tertulis :

Read More

Silahturrahmi bersama Alumni KPS FH-UHO

Belum lama ini kami KPS FH-UHO mengadakan Silahturrahmi bersama para Alumni KPS FH-UHO dari angkatan pertama,kegiatan yang mungkin sederhana namun sangat berarti bagi kami sebagai ajang mempererat kebersamaan dan kekompakan kita sebagai satu keluarga yang disatukan oleh komunitas tercinta kita yakni Komunitas Peradilan Semu. karena suksesnya suatu organisasi bukan karena kuantitas anggota tapi dari kualitas anggota dalam menjaga silahturrahmi.

Read More

Prolog

The Power Of Kepepet!! 

20 Hari!! adalah waktu paling tersingkat yang pernah didapatkan oleh Komunitas Peradilan Semu FH UHO untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Himpunan Komunitas Peradilan Semu VI. Terpilihnya Komunitas Peradilan Semu FH UHO sebagai tuan rumah Penyelenggara Musyawarah Nasional Himpunan Komunitas Peradilan Semu VI berdasarkan hasil musyawarah yang diadakan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam MUNAS Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia ke-V.

Dengan jatah waktu 20 hari itu, pertemuan kami lebih intens dan setiap 2 minggu kami melakukan rapat dan mengevaluasi atas apa yang sudah kami persiapkan. lebih rajin keluar karena akan berhadapan dengan pejabat-pejabat penting dan untuk kemudahan acara, rajin-rajin mencari sponsor untuk digaet.....

Selengkapnya kami membawakan foto untuk mooters!! (Haram cerita tanpa gambar dalam persosmedan) Check This Out!!

Kerja kolektif untuk efisiensi waktu...just 20 day

Daftar Undangan Universitas yang diundang. ada yang new entry looooh

Cari tambahan modal dengan menjual tiket Workshop& TOEFL Prediction TEST sebagai bentuk kerjsama BRITON KENDARI sebagai sponsor dan KPS FH UHO

Setiap agenda perlu ditargetkan, agar terarah

Read More

Dokumentasi 5 Tahun Perjalanan KPS FH UHO

Dalam rangka 5 Tahun Perjalanan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, KPS FH UHO mempersembahkan Dokumentasi 5 Tahun Perjalanan KPS FH UHO, berisikan sejarah KPS dari awal sampai saat ini. Selamat menyaksikan!

Read More

Video Pembukaan LFMCC Piala Dekan II Universitas Halu Oleo

Video Pembukaan LFMCC Piala Dekan II Universitas Halu Oleo. Selamat menyaksikan!

Read More

2016 itu.....

Tahun 2016 adalah tahun kita......

eit's...Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh....

Salam mooter's!!!

Setelah sekian lama meninggalkan mooooooooter's sekalian dalam rangka tugas utama kami sebagai mahasiswa, serta kegitan se-abrek kami di dalam Komunitas Peradilan Semu FH UHO, pada akhirnya kami kembali menyapa melalui jurnal resmi kami.

Dan, sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang kemarin dan juga jarang (atau sama sekali) tidak pernah lagi memposting tulisan-tulisan seputar Komunitas Peradilan Semu FH UHO dan informasi-informasi lainnya.

Alhamdulillah ya Allah.... Atas izinmu, di tahun 2015 kemarin banyak hal yang  kami telah lakukan (sekaligus juga mengalami) seperti ketika menerima anggota baru, menjadi tuan rumah penyelenggara MUNAS HKPSI VI dan Regional Moot Court Competition, Mengadakan Latikan Kepemimpinan untuk anggota baru Komunitas Peradilan Semu FH UHO,....dan......................................................... puncak dari semua itu adalah.... we hasbeen celebrated 5th anniversary of Moot Court Comunity Law Faculty The University Of Haluoleo Kendari with bring to being Law Faculty Moot Court Competition trophies Dean II. kalau ditanya apakah seluruh kegiatan yang diadakan komunitas peradilan semu FH UHO semuanya sukses???

hehehe :) *malu-malumenjawab* ada asam,manis,asin,pedas,dan pahit. but, we kept enjoyed, karena kami sadar resiko berorganisasi salah satunya ialah harus menerima apapun hasilnya.kami juga menyadari, seperti orang 01 di KPS kami bang Sami Setiawan pernah bilang

Apa yang kita capai saat ini bukanlah puncak pencapaian, namun ini dalah langkah awal yang baru untuk mencapai cita-cita Lembaga ini ialah, selalu menjadi lebih baik.

yupz,,,, untuk tahun 2016 ini, semoga perayaan 5 tahun perjalanan Komunitas Peradilan Semu FH OP UHO di penghujung tahun kemarin, bukanlah akhir dari proses, namun kami berharap ini akan selalu menjadi langkah baru untuk selalu bertumbuh menjadi lebih baik. dan di tahun 2016 ini HUKUM INDONESIA menjadi lebih baik lagi, penegakan hukum jauh lebih adil se adil-adilnya pasti sepasti-pastinya, tanpa pandang bulu. tidak ada lagi makar, KKN, bantai-membantai dan lain sebagainya.

Tetap nantikan postingan kami, dan sekali lagi kami ucapkan Happy New Year dan selamat menyambut hari baru dengan semangat baru :)

Tim DIVISI PERS KPS FH UHO 

2016

Read More